Ketua DPRD Hadiri Forum Perangkat Daerah ( FPD), Hamdani Pemerintah Di Minta Hentikan Pembangunan yang Tidak Pro Rakyat !
Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani.MS.Sip Menghadiri Acara Forum Perangkat Daerah yang Dilakukan dinas Kesehatan di Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru
SeRiau- Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru di Kantor Kesbangpol Pekanbaru, Rabu (26/02/2020).
Hamdani menuturkan dalam agenda kali ini merupakan pembahasan tahapan awal penyusunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi ini bagaimana mensinergiskan Renja dari Dinas, DPRD Pekanbaru diundang karena di DPRD ada juga beberapa usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan selaku OPD Pemko Pekanbaru sebelum nanti menjadi RKPD untuk proses APBD 2021," cakap Hamdani seusia acara.
Selanjutnya, Politisi PKS ini menjelaskan bahwa DPRD dalam hal ini memberikan masukan dan juga gambaran untuk menyempurnakan visi misi Walikota dan Walikota Pekanbaru.
Terkait dengan banyaknya OPD yang mengeluhkan anggaran, Hamdani tidak menampik hal tersebut bahwa saat ini anggaran yang ada di Pemko Pekanbaru sedang mengalami permasalahan.
"Tidak perlu kita sembunyikan lagi dan sedang bermasalah, ada ratusan miliar tunda bayar dan harus melakukan efisiensi kedepannya dan proyek-proyek atau kegiatan yang tidak penting ini harusnya ditunda," ucapnya.
Hamdani juga mengaku dirinya mendapatkan laporan bahwa saat ini ada pegawai yang tidak menerima tunjangan selama 4 bulan sampai dengan 5 bulan.
"Insentif RT/RW juga tidak dibayarkan berberapa bulan dan ada beberapa honor belum dibayar, memang tidak ada kewajiban tapikan sudah ada dianggarkan dan seharusnya ini menjadi perhatian," jelasnya.
Terlebih terkait dengan tunjangan pegawai yang sudah diatur didalam undang-undang, Hamdani berharap pada tahun 2021 Pemko Pekanbaru menghentikan proyek-proyek yang mana seharusnya bisa ditunda.
"Bayarkan dulu hak-hak orang yang membantu memaksimalkan kerja Pemko Pekanbaru. Kasihan pegawai, kasihan RT/RW, guru MDA yang hak nya tidak dapatkan. Disisi lain ada proyek yang gak penting itu dimasukkan, itukan gak masukan akal menurut saya," tukasnya.(***)
